Sejumlah anggota Komisi V DPR meminta pemerintah untuk meningkatkan pembangunan embung yang dapat berfungsi menampung air hujan dan dapat digunakan pada musim kemarau bagi masyarakat sekitar.

"NTT ada lima desa terendam dan 977 Kepala Keluarga mengungsi, kenapa tidak didorong pembangunan embung ini di berbagai daerah," ujar anggota Komisi V DPR Fary Djemy Francis (Fraksi Partai Gerindra) saat RDP dengan Dirjen SDA Kementerian PU Mohammad Hasan, di Gedung Nusantara  DPR RI, Rabu (16/1).

Menurut Fary, di Provinsi NTT berdasarkan kebutuhan seharusnya memiliki 4500 titik embung, namun baru terealisir hanya 500 embung. "50 persennya dari embung yang ada rusak," paparnya.

Dia menambahkan, harus segera dievaluasi embung yang ada karena ada sekitar 200 embung mengalami kerusakan. "Kita bisa saja mendorong keterlibatan masyarakat dengan memberikan masyarakat untuk melakukan swadaya membangun embung yang ada," ujarnya.

Dia mengatakan, pembangunan embung kecil bisa sekitar 250 juta namun yang perlu diingat yaitu adanya pemeliharaan yang konsisten dari embung tersebut.

Sementara Yoseph Umar Hadi (F-PDIP) mengatakan, sebagai regulator pemerintah harusnya memiliki program untuk sosialisasi pemahaman mengenai daya rusak air. "Air ini hanya dipandang sebagai kebutuhan petani saja, jika kebanjiran mengalami musibah karena jadi fuso sementara musim kering menyebabkan kekekeringan, padahal soal air ini bukan persoalan itu saja," paparnya.

Menurutnya, perlu ada punish and rewardment bagi daerah yang tidak mampu menjaga lingkungan dengan tidak memberi dukungan anggaran SDA.(si)/foto:iwan armanias/parle.